Dampak Pendudukan Jepang Dalam
Berbagai Aspek Kehidupan Bangsa Indonesia
Aspek Politik
Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon
(pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik.
Pada tanggal 20 Maret
1942,
dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua
bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang
mengendalikan seluruh organisasi nasional.
Selain itu, Jepang pun melakukan propaganda untuk
menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:
▪
Menganggap
Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)
▪ Melancarkan semboyan 3A (Jepang
pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)
▪ Melancarkan simpati lewat
pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.
▪ Menarik simpati umat Islam untuk
pergi Haji
▪ Menarik simpati organisasi Islam
MIAI.
▪ Melancarkan politik dumping
▪ Mengajak untuk bergabung
tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta
Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.
Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai
tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:
▪ Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan
tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.
▪ Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian
Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi
(dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).
Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi
kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap
wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu
(daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan
dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda
menjadi 3 daerah pemerintahan militer:
▪ Daerah bagian tengan meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara keenambelas
denagn kantor pusat di Batavia
(Jakarta).
▪ Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dikuasai oleh tentara
keduapuluhlima.
Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer
Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya
adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk
Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk
mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:
▪ Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu,
membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan
tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
▪ Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun,
yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal
dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.
▪ Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun,
yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan
pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua
dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.
Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus
Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.
Aspek Ekonomi dan Sosial
Pada kedua aspek ini, Anda akan menemukan bagaimana
praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang terhadap bangsa
Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak
politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan
ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:
▪ Kegiatan ekonomi diarahkan untuk
kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah
digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh
hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian
yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan
industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan
kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
▪ Jepang menerapkan sistem
pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat.
Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan
barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan
perkebunan teh,
kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli
penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan
dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak
dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.
▪ Menerapkan sistem ekonomi perang
dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan
perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk
kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun
material.
Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang
mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin
meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan
bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo
Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari
kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk
pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini
menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan
pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau
Jawa salah satunya: Wonosobo
(Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai
224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan
bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan
seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).
Aspek Kehidupan Militer
Pada aspek militer ini, Anda akan memahami bahwa
badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena kondisi militer
Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik.
Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif
mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini
disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin
menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942)
dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi tersebut
diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal
yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).
Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi
kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia
sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam pertempuran menghadapi
Sekutu.
Dampak Positif dan Negatif
Pendudukan Jepang di Indonesia
Masa Pendudukan Jepang di Indonesia adalah masa yang
sangat berpengaruh bagi perkembangan Indonesia, selain itu hampir tidak adanya
tantangan yang berarti kepada Belanda sebelumnya. Dalam masanya yang singkat
itu, Jepang membawa dampak yang positif dan juga membawa dampak yang negatif
bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Pada umumnya kebanyakan beranggapan masa
pendudukan Jepang adalah masa-masa yang kelam dan penuh penderitaan. Akan
tetapi tidak semuanya itu benar, ada beberapa kebijakan pemerintah pendudukan
Jepang yang memberikan dampak positif, terutama dalam pembentukan nasionalisme
Indonesia dan pelatihan militer bagi pemuda Indonesia.
Dampak Positif Pendudukan Jepang
Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak
positifnya Jepang menduduki Indonesia. Ada pun dampak positif yang dapat
dihadirkan antara lain :
▪ Diperbolehkannya bahasa Indonesia
untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia
mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional.
▪ Jepang mendukung semangat
anti-Belanda, sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme
Indonesia. Antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan
nama Batavia
menjadi Jakarta.
▪ Untuk mendapatkan dukungan rakyat
Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Sukarno dengan
harapan agar Sukarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia.
Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan
mereka kesempatan memimpin rakyatnya.
▪ Dalam bidang ekonomi didirikannya
kumyai yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama.
▪ Mendirikan sekolah-sekolah seperti
SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA
▪ Pembentukan strata masyarakat
hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga (RT) atau Tonarigumi
▪ Diperkenalkan suatu sistem baru
bagi pertanian yaitu line system (sistem pengaturan bercocok tanam
secara efisien) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan.
▪ Dibentuknya BPUPKI dan PPKI untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila.
▪ Jepang dengan terprogram melatih
dan mempersenjatai pemuda-pemuda Indonesia demi kepentingan Jepang pada
awalnya. Namun oleh pemuda hal ini dijadikan modal untuk berperang yang
dikemudian hari digunakan untuk menghadapi kembalinya pemerintah kolonial
Belanda.
▪ Dalam pendidikan dikenalkannya sistem
Nipon-sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah.
Dampak Negatif Pendudukan Jepang
Selain dampak positifnya tadi diatas, Jepang juga
membawa dampak negatif yang luar biasa antara lain :
▪ Penghapusan semua organisasi
politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak
diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi,
dan kesejahteraan warga.
▪ Romusha, mobilisasi rakyat Indonesia
(terutama warga Jawa) untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi.
▪ Penghimpunan segala sumber daya
seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang. Akibatnya
beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang sehingga banyak rakyat
yang menderita kelaparan.
▪ Krisis ekonomi yang sangat parah.
Hal ini karena dicetaknnya uang pendudukan secara besar-besaran sehingga
menyebabkan terjadinya inflasi.
▪ Kebijakan self sufficiency
(kawasan mandiri) yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah.
▪ Kebijakan fasis pemerintah militer
Jepang yang menyebar polisi khusus dan intelijen di kalangan rakyat sehingga
menimbulkan ketakutan. Pemerintah Jepang bebas melanggar hak asasi manusia
dengan menginterogasi, menangkap, bahkan menghukum mati siapa saja yang
dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata atau anti-Jepang tanpa proses
pegadilan.
▪ Pembatasan pers sehingga tidak ada
pers yang independen, semuanya dibawah pengawasan Jepang.
▪ Terjadinya kekacauan situasi dan
kondisi keamanan yang parah seperti maraknya perampokan, pemerkosaan dan
lain-lain.
▪ Pelarangan terhadap buku-buku
berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi
terasa mustahil.
▪ Banyak guru-guru yang dipekerjakan
sebagai pejabat-pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar
pendidikan secara tajam.
sumber : wikipedia.org
